Masalah
kemiskinan di Indonesia sampai saat ini masih mengahambat proses pembangunan
suatu Negara. Angka kemiskinan ditingkat
masyarakat masih cukup tinggi. Meskipun oleh lembaga statistic Negara selalu
dinyatakan bahwa setiap tahun angka kemiskinan menurun.
Kemiskinan
merupakan masalah kompleks yang di hadapi oleh seluruh pemerintahan yang ada di
dunia ini. Ia di pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara
satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut antara lain tingkat pendapatan,
pendidikan, kesehatan, akses barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan
kondisi lingkungan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat
memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih
bermartabat. Oleh karena itu, kemiskinan wajib untuk ditanggulangi, sebab jika
tidak tertanggulangi akan dapat mengganggu pembanguan nasional. Dalam konteks
ini, beberapa upaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah
dengan menggerakkan sektor real melalui sektor UMKM. Beberapa kebijakan yang
menyangkut sektor ini seperti program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan PNPM
(Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Upaya strategis yang dapat
dilakukan dalam rangka pemberdayaan UMKM antara lain, pertama, menciptakan
iklim yang kondusif bagi pengembangan UMKM meliputi regulasi dan perlindungan
usaha. Kedua menciptakan sistem penjaminan bagi usaha mikro. Ketiga menyediakan
bantuan teknis berupa pendampingan dan bantuan menejerial. Keempat memperbesar
akses perkreditan pada lembaga keuangan. Dengan empat langkah tersebut, maka
sektor UMKM akan lebih bergerak yang pada akhirnya akan berakibat pada
pengurangan angka kemiskinan.
Untuk
mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah memiliki peran yang besar. Namun dalam
kenyataannya, program yang dijalankan oleh pemerintah belum mampu menyentuh
pokok yang menimbulkan masalah kemiskinan ini. Ada beberapa program pemerintah
yang sudah dijalankan dan dimaksudkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah
kemiskinan ini. Seperti di antaranya adalah program Bantuan Langsung Tunai yang
merupakan kompensasi yang diberikan usai penghapusan subsidi minyak tanah dan
program konversi bahan bakar gas. Selain itu ada juga pelaksanaan bantuan di
bidang kesehatan yaitu jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesnas. Namun kedua
hal tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan angka
kemiskinan. Bahkan beberapa pakar kebijakan negara menganggap, bahwa hal
tersebut sudah seharusnya dilakukan pemerintah. Baik ada atau tidak ada masalah
kemiskinan di indonesia. Negara wajib menyediakan jaminan kesehatan dan
kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dasar 1945.
Langkah Mengatasi
Masalah Kemiskinan :
1. Menciptakan lapangan kerja yang mampu
menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Karena
pengangguran adalah salah satu sumber penyebab kemiskinan terbesar di
indonesia.
2.
Memberikan subsidi pada kebutuhan pokok manusia, sehingga setiap masyarakat
bisa menikmati makanan yang berkualitas. Hal ini berdampak pada meningkatnya
angka kesehatan masyarakat.
3. Menghapuskan korupsi. Sebab korupsi adalah
salah satu penyebab layanan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal
inilah yang kemudian menjadikan masyarakat tidak bisa menikmati hak mereka
sebagai warga negara sebagaimana mestinya.
4.
Menggalakkan program zakat. Di
indonesia, islam adalah agama mayoritas. Dan dalam islam ajaran zakat
diperkenalkan sebagai media untuk menumbuhkan pemerataan kesejahteraan di
antara masyarakat dan mengurangi kesenjangan kaya-miskin. Potensi zakat di
indonesia, ditengarai mencapai angka 1 triliun setiap tahunnya. Dan jika bisa
dikelola dengan baik akan menjadi potensi besar bagi terciptanya kesejahteraan
masyarakat.
5.
Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan
pokok. Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat
miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan
kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang berkaitan dengan fokus ini
seperti :
•
Penyediaan cadangan beras pemerintah 1
juta ton
•
Stabilisasi/kepastian harga komoditas
primer
6.
Meningkatkan akses masyarakat miskin
kepada pelayanan dasar. Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses
penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar.
Beberapa program yang berkaitan dengan fokus ini antara lain :
• Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin
pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)
dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
• Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah
Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA);
• Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan
beasiswa berprestasi;
• Pelayanan kesehatan rujukan bagi
keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit.
7.
Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan
masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan
dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Program yang
berkaitan dengan fokus ketiga ini antara lain :
•
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan
•
Program Pengembangan Infrastruktur
Sosial Ekonomi Wilayah
•
Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Khusus
•
Penyempurnaan dan pemantapan program
pembangunan berbasis masyarakat
Sumber :
